[ad_1]
Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah
Faktanya banyak media yang memberitakan terkait adanya RUU Pelemahan KPK dan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Selengkapnya pada bagian penjelasan.
= = =
Kategori: Konten yang Menyesatkan
= = =
Sumber: Facebook
= = =
Narasi:
“2 Kata Lucu : PERINGATAN DARURAT
4 kata yang paling lucu : cair 25juta sekali posting
RUU PELEMAHAN KPK diam
RUU PERAMPASAN ASET juga diam
RUU PILKADA 2024 BAKAR:fire::fire::fire:
Heii, mau RUU pilkada di sahkan atau tidak, keduanya tetap
hanya mengutamakan partai politik dan pe jabatan tertentu.
Sedangkan RUU yang jelas demi kepentingan rakyat kanapa kelian malah santai, bodo amat?
Gak ada pangilan masif untuk ituitu di seluruh daerah, media2 bungkam Artis2 menghilang dari lane. Kita sedang di provokasi dan di adudomba :pray: Kiranya seperti itu:pray: TETAP FOKUS:fist::pray: #pakjokowi #politik #provokasi #prabowo #barisankonsitusi #Hargaiputusanmk #postinganpublik #fokus:fist:”
= = =
Penjelasan:
Beredar sebuah informasi di Facebook dari akun yang bernama Kaka Luiz pada 24 Agustus 2024 yang menyebut bahwa banyak pihak seperti yang diam saat ada RUU KPK yang dianggap telah melemahkan KPK dan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan, tapi tidak dengan RUU Pilkada 2024 yang ramai dibahas dan banyak yang menolak.
Setelah ditelusuri klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan banyak media yang memberitakan terkait RUU KPK dan RUU Perampasan Aset, beberapa sumber memberitakan bahwa mahasiswa sudah beberapa kali melakukan aksi terhadap penolakan RUU KPK dan menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Dilansir dari Detik.com, pada September 2019 mahasiswa yang berasal dari berbagai instansi pendidikan tinggi berkumpul di Gedung DPR/MPR RI di Jl. Gatot Subroto, Jakarta untuk melakukan aksi penolakan terhadap RUU KPK.
Di berbagai daerah juga banyak aksi yang menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk menjadi undang-undang. Seperti di Blitar yang diberitakan oleh Detik.com dan Kompas.tv pada Mei 2023.
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD yang pada saat itu menjadi Menko Polhukam juga secara resmi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Maret 2023 meminta agar DPR segerah mengesahkan RUU tersebut.
Dengan demikian, banyak yang diam terkait RUU KPK dan RUU Perampasan Aset adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.
= = =
Referensi:
https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk
= = =
[ad_2]
Source link
